Acara Gibran di Solo Tak Jaga Jarak, Kenapa Hanya HRS yang Dipermasalahkan?

blank

Front Pembela Islam (FPI) menanggapi sejumlah pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD. Salah satunya terkait kerumunan massa dalam acara yang dihadiri Imam Besar FPI, HRS.

Kuasa hukum FPI, Azis Yanuar, meyakini Mahfud MD memiliki tujuan lain untuk mempermasalahkan HRS. Permasalahan tersebut tidak hanya tentang protokol kesehatan.

Azis mengeklaim, bila soal protokol kesehatan, pihaknya telah menyelesaikan sanksi administrasi dari Satpol PP DKI. FPI telah dikenakan denda Rp 50 juta oleh Pemprov DKI karena menggelar acara yang dihadiri banyak orang di Petamburan pada Sabtu (14/11).

“Jadi saya melihat ini bukan masalah ‘pelanggaran’ protokol kesehatan semata, tapi ada maksud untuk mempermasalahkan apa pun terkait HRS dan yang pro dengan beliau. Dan terhadap Gubernur DKI Jakarta yang dicintai warganya,” kata Azis kepada kumparan, Senin (16/11).

Menurut Azis, ada sejumlah acara yang diselenggarakan pejabat negara tapi ‘melanggar’ protokol kesehatan. Namun, acara tersebut tak dipermasalahkan.

Azis lalu menjabarkan acara pejabat negara yang ‘melanggar’ protokol kesehatan. Mulai dari pertemuan menteri di Bali pada Agustus lalu hingga pendaftaran putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai calon wali kota Solo.

Pertemuan Jokowi di Hotel Sorong, Banyuwangi yang kumpulkan massa tanpa jaga jarak. Gibran waktu daftar balon (bakal calon) Walkot Solo itu kumpul banyak orang tanpa jaga jarak.

— Kuasa hukum FPI Azis Yanuar.

Untuk itu, Azis meminta Mahfud MD adil dalam melihat kondisi di berbagai daerah. Ia meminta tak menyudutkan HRS Syihab yang memberi ceramah.

“Jadi tolong terapkan keadilan dalam menyikapi sesuatu,” tandasnya.

Mahfud MD sebelumnya menyayangkan adanya kerumunan saat peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putri HRS di kawasan Petamburan. Mahfud mengaku pemerintah sudah memperingatkan Anies agar meminta penyelenggara kerumunan untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan Pemprov DKI berdasarkan hierarki kewenangan dan UU,” jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan, orang yang sengaja membuat kerumunan besar di tengah pandemi corona, menjadi pembunuh potensial. Terutama bagi kelompok rentan, seperti lansia atau orang dengan penyakit penyerta,

“Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan,” tuturnya. (*)

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *