Ambyar, Indikator Kesejahteraan Memburuk Ditambah Kebijakan Pemerintah yang Ambigu

blank

Grafik penyintas Covid-19 yang masih menunjukkan kenaikan menjadi alarm bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk lebih bekerja keras mengatasi pandemi selama hampir setahun belakangan.

Sebab pandemi yang tak kunjung berkahir telah memperburuk indikator kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sebagai evaluasi pemerintah di tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Pemerintah, kata dia, harus mengambil opsi kebijakan yang lebih tegas, tidak ambigu dan abu-abu antara kepentingan kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi.

“Akibat kebijakan yang ambigu ditangkap publik secara luas sebagai inkonsistensi. Dampaknya tidak jelas apa kebijakan yang berlaku antara yang dibolehkan dan dilarang. Banyak yang abai protokol kesehatan dan tingkat kematian Indonesia tertinggi di Asia Tenggara,” jelas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/12).

Sejauh ini, publik tidak mendapat gambaran yang jelas bagaimana peta jalan yang komperhensif, sistematis, dan terukur dari kebijakan pemerintah mengatasi Covid-19. Prediksi yang disampaikan pemerintah pun berulangkali meleset.

Selain itu, dalam penilaian Fraksi PKS, pemerintah tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi. Pembelian obat Covid-19 pun terkesan terburu-buru. Vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis membuat kepercayaan rakyat rendah.

Selain itu, ia pun membeberkan data indikator kesejahteraan rakyat yang memburuk tajam dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020.

Sebanyak 29,12 juta orang usia kerja terkena dampak pandemi. Angka kemiskinan pada Maret 2020 melonjak 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang menurut BPS. Dan diperediksi jumlah angka kemiskinan hingga akhir 2020 mencapai 28,7 juta orang.

Di tengah kondisi rakyat yang sulit di atas, pemerintah seperti kehilangan sensitivitas di mana ada kenaikan iuran BPJS pada Mei 2020.

Di bawah pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, kata dia, Indonesia makin tergantung utang. Bahkan, berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia.

Pertumbuhan ekonomi nasional juga terkoreksi tajam akibat pandemi covid 19. Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di kuartal III 2020 dengan minus 3,49%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 juga jauh dari target, yakni pada kuartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97% dan kuartal II minus 5,32%.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan pemerintah dalam mewujudkan harmoni sosial politik di masa pandemi. Pemerintah harus tampil seutuhnya sebagai solidarity maker dan merangkul seluruh anak bangsa untuk mengatasi persoalan bangsa.

“Kami melihat pemerintah belum tampak kuat memainkan peran itu. Pemerintah justru terkesan mendukung segregasi dan keterbelahan di masyarakat dengan kebijakan yang dirasakan standar ganda, tidak adil, dan sarat kepentingan, terutama kepada kelompok-kelompok kritis kepada pemerintah,” tandas Jazuli. (*)

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *