Anggota Ombudsman Sebut Pemerintah Gemar Mengatur Tapi Tidak Berani Mengeluarkan Peraturan

blank

Anggota Ombudsman Alvin Lie menyoroti lemahnya aturan yang diumumkan oleh pemerintah terkait perubahan persyaratan  perjalanan jauh selama hari libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurut Alvin, Surat Edaran (SE) yang selama ini digunakan oleh beberapa lembaga dan otoritas untuk mengatur persyaratan perjalanan tidak memiliki kekuatan.

“Surat Edaran ini kan petunjuk teknis untuk mengatur ke dalam, bukan untuk mengatur masyarakat luas,” jelas Alvin dalam pesan suaranya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/12).

Alvin sendiri menyoroti SE yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan hingga Gubernur Bali, terkait persyaratan perjalanan di tengah pandemi.

“Nah inilah repotnya pejabat-pejabat gemar mengatur tetapi tidak berani mengeluarkan peraturan menteri atau peraturan gubernur,” kata Alvin.

“Jakarta saja yang keluar bahkan bukan SE tapi seruan gubernur. Ini kan kacau negara ini kalau tidak bisa berani mengeluarkan peraturan,” tambahnya.

Selain itu, Alvin juga menggarisbawahi perubahan persyaratan oleh pemerintah, di mana hanya fokus pada penggantian rapid test antibodi menjadi antigen.

“Jika memang tujuannya itu adalah menghambat pergerakan manusia, kenapa yang diatur hanya untuk tes Covid-nya? Kenapa tidak slot jadwal penerbangan yang dikurangi?” tutur Alvin.

Lebih lanjut, Alvin mengatakan, penghentian sementara moda transportasi umum selama Nataru lebih jelas akan berdampak, alih-alih perubahan aturan persyaratan tes yang mendadak.

“Toh bagi orang yang sudah punya kepentingan bepergian akan pergi. Tidak mengurangi jumlah orang bepergian, hanya merepotkan masyarakat saya,” tandasnya. (Rmol)

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *