Bagaimana Investasi Rp280-an Triliun di Masela? Ini Jalan Terjal Proyek Kebanggaan Jokowi

blank

Investasi Blok Masela penuh jalan terjal. Proyek yang sudah lebih dari 20 tahun mangkrak akhirnya bisa jalan di masa akhir kepemimpinan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat itu. Namun, kini kabar terbaru Royal Dutch Shell Plc (Shell) mundur dari Proyek Gas Abadi Blok Masela.

Asal tahu saja, Shell memiliki hak partisipasi di Blok Masela sebesar 35% dan 65% oleh Inpex Corporation. Selain itu, Pemerintahan Daerah juga dipastikan bakal menerima jatah 10% hak partisipasi.

Kabar mundurnya Shell dari proyek strategis nasional itu diungkapkan Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno. “Iya betul (mundur). Inpex sedang mencari penggantinya,” kata dia, Minggu (5/7).

Ia melanjutkan, saat ini baik Inpex Corporation dan Shell tengah melanjutkan pembahasan untuk opsi pengambilan hak partisipasi sepenuhnya oleh Inpex. Selain itu, muncul pula opsi pencarian mitra baru oleh Inpex.

Proyek dengan investasi US$ 20 miliar (sekitar Rp288 Triliun) ini memang penuh tantangan. Terlebih saat Presiden Joko Widodo menginginkan proyek ini dibangun di darat, sebelumnya Inpex dan Shell sudah merancang proyek ini memakai Floating LNG/FLNG (offshore).

blank
Sumber : Jawapos

Begini perjalanan proyek yang lebih dari 20 tahun belum juga berjalan:

  1. Inpex mendandatangani kontrak Masela PSC pada 16 November 1998 dan memiliki 100% saham di blok gas tersebut.
  2. Inpex pada 30 Desember 2008 mendapat restu sementara POD 1 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY).
  3. Lalu anak usaha Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) pada 2010 membeli 10% saham Inpex di Masela. Sehingga komposisi saham di Masela adalah 90% saham Inpex dan 10% saham Bakrie.
  4. Cadangan gas Blok Masela secara resmi ditemukan tahun 2000. Cadangan itu ditemukan di lapangan Abadi dengan kedalaman laut 457 meter dan total kedalaman 4.230 meter. Cadangan gas di Lapangan Abadi diproyekasikan mencapai 6,05 triliun kaki kubik (TCF) dengan produksi kondensat mencapai 8.400 barel per hari (bph).
  5. Pada 2011, Inpex menjual 30% saham Blok Masela ke Shell Upstream Overseas Services Limited (Shell), anak perusahaan Royal Dutch Shell Plc asal Belanda.
  6. Pada 2013, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menandatangani perjanjian untuk menjual 10% saham di Blok Masela PSC, proyek Lapangan Abadi, Maluku kepada Inpex Masela Ltd dan Shell Upstream Overseas Limited.
  7. Alhasil komposisi saham di Masela berubah menjadi Inpex 65% dan Shell 35%.
  8. Persoalan saham sudah usai. Namun, masalah Maseka belum beres. Tiba-tiba pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengubah skema proyek dari FLNG menjadi Onshore.
  9. Proyek Blok Masela mulai berjalan saat Menteri ESDM Ignasius Jonan.
  10. Saat ini Shell dinyatakan mundur dari Blok Masela dan segera menjual kepemilikan sahamnya di sana sebesar 35%.

Tumbur Parlindungan Mantan Presiden IPA mengatakan, bahwa Blok Masela itu bukan bukan first priority bagi Shell. “Mungkin karena LNG oversupply di dunia sampai at least next tiga sampai lima tahun,” ungkap dia, Minggu (5/7).

Dia mengatakan, Inpex dan Shell akan melakukan development bila ada long term contract dengan buyers. “Kalau tidak ada long term contract. Economic and financial risknya terlalu tinggi uncertaintynya,” kata dia.

Kata dia, untuk mendapatkan long term contract sangat sulit dengan oversupply LNG di market. “Price dari LNG adalah yang terendah dalam sejarah,” terangnya.

Tumbur mengatakan, yang paling mungkin terjadi, Final Investment Decision (FID) untuk Blok Masela mengalami penundaan dan mempunyai dampak dengan penundaan produksi dari Masela.

“Shell untuk dapat reserve seperti itu tidak mudah, mungkin akan dijual walaupun dengan harga murah,” ujar dia.

Ia menyatakan, mekanisme untuk keluar dari Blok Masela atau mengembalikan blok migas ke pemerintah dibutuhkan waku satu sampai dua tahun. “Saya rasa industri hulu memang sedang kesulitan karena harga minyak seperti sekarang. Project di delay semua sampai harga minyak stabil lagi,” ungkap dia.

Apalagi, investasi Blok Masela itu cukup mahal karena deep water development. Sementara di sisi lain, Indonesia ingin proyek itu berjalan cepat karena sedang membutuhkan foreign direct investment sebanyak mungkin untuk growth. “Kalau FID (Final Investment Decision) delay. Berarti FDI Juga ter-delay,” tuturnya.

Meski begitu, Tumbur menegaskan bahwa saat ini investor yang memiliki uang. Sehingga mereka yang akan mengatur kapan berinvestasi. “Kondisi market amat sangat menentukan,” ujar dia. (kontan.co.id)

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *