FPI Tuding Mahfud MD Miliki Motif Lain ke HRS, Acara Gibran di Solo Ramai Tak Jaga Jarak

blank

Front Pembela Islam (FPI) menuding Menko Polhukam Mahfud MD memiliki tujuan lain ke HRS terkait ramainya warga saat Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat.

Kuasa Hukum FPI, Azis Yanuar, meyakini Mahfud MD memiliki tujuan lain untuk mempermasalahkan HRS dalam beberapa kegiatannya di Indonesia usai pulang dari Arab Saudi.

Permasalahan tersebut tidak hanya tentang protokol kesehatan.

Azis mengklaim, bila soal protokol kesehatan, pihaknya telah menyelesaikan sanksi administrasi dari Satpol PP DKI.

FPI dan HRS telah dikenakan denda Rp 50 juta oleh Pemprov DKI karena menggelar acara yang dihadiri banyak orang di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu malam (14/11).

“Jadi saya melihat ini bukan masalah ‘pelanggaran’ protokol kesehatan semata, tapi ada maksud untuk mempermasalahkan apa pun terkait HRS Syihab dan yang pro dengan beliau. Dan terhadap Gubernur DKI Jakarta yang dicintai warganya,” kata Azis Yanuar, Senin (16/11).

Menurut Azis, ada sejumlah acara yang diselenggarakan pejabat negara tapi ‘melanggar’ protokol kesehatan. Namun, acara tersebut tak dipermasalahkan.

Azis lalu menjabarkan acara pejabat negara yang ‘melanggar’ protokol kesehatan. Mulai dari pertemuan menteri di Bali pada Agustus lalu hingga pendaftaran putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai Calon Wali Kota Solo.

Dimana saat pendaftaran Gibran ke KPU, diantar ribuan orang dan massa tak jaga jarak saat pendaftaran ke KPU tersebut.

“Pertemuan Jokowi di Hotel So Long, Banyuwangi yang kumpulkan massa tanpa jaga jarak. Gibran waktu daftar balon Walkot Solo itu kumpul banyak orang tanpa jaga jarak,” ungkap Kuasa Hukum FPI, Azis Yanuar.

Azis meminta Mahfud MD berlaku adil dalam melihat kondisi di berbagai daerah.

Azis meminta tak menyudutkan HRS yang memberi ceramah.

“Jadi tolong terapkan keadilan dalam menyikapi sesuatu,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menindak tegas apabila terjadi kerumunan massa dalam jumlah besar, sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.

Peringatan ini sudah disampaikan kepada kepala daerah hingga aparat.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Senin (16/11/2020) mengatakan, pemerintah memperingatkan para kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bilamana masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar.

Hal ini disampaikan Mahfud saat menyinggung dan menyesalkan acara Maulid Nabi dan akad nikah putri HRS di Petamburan, Jakarta.

Diketahui, terdapat kerumunan massa dalam acara itu. Mahfud MD pun mengingatkan kepada tokoh agama harusnya memberikan contoh untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Khusus kepada tokoh agama dan masyarakat, diharapkan memberikan contoh dan teladan ke semua warga agar mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Mahfud menyampaikan bahwa Indonesia menghargai hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan ekspresinya. Tetapi dia menegaskan Indonesia juga negara hukum.[psid]

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *