Gagal Dongkrak Ekonomi, Jokowi Mau Tekan Target Kemiskinan, Mardani : Realistis Pak!

Posted on

Politisi PKS Mardani Ali Sera, meragukan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 0 persen pada 2024.

“Saya apresiasi niatan mulia Presiden Jokowi menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia di akhir periode kepemimpinan beliau. Tetapi, menurut saya target itu kelewat tinggi masih di awang-awang sekarang ini,” katanya dalam keterangan yang diterima, Minggu (8/3/2020).

Menurut, Inisiator gerakan #KamiOposisi, belum ada geberakan khusus dalam penanganan kemiskinan di awal periode ke II beliau.

“Secara ekonomi janji presiden di periode pertama saja bisa dibilang gagal! Seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, impor makin tinggi, kebijakan tol laut tidak seperti yang diharapkan padahal menargetkan hidupnya jalur perdagangan antarpulau,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan harus ada geberakan yang efektif dan efisien dibandingkan yang sekarang diterapkan baru ada peluang.

“Hasil itu tergantung dari Strategi, proses dan kebijakannya tepat sasaran atau tidak,” katanya.

Ia berpendapat, target pengentasan kemiskinan itu bisa terealiasasikan dengan dibuat formula kebijakan yang genuie, teratur, terstruktur dan terukur.

“Insyaallah bisa, asalkan harus ada good will dari seluruh pemangku pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah karena masalah kemiskinan ini luar bisa kompleks. Ada 19 Kementerian/lembaga yang terkait mulai dari TNP2K, Kemensos, Kemendikbud, BPS, Bulog, Baznas, pemerintah daerah baik prov atau tingkat I dan II dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang perlu sehera dimulai dari sekarang, pertama harus dibuat payung hukum untuk segera dibuat untuk membuat otoritas terpadu yang menangani kemiskinan.

Kemudian, perlunya dibentuk Badan khusus penanggunalangan kemiskinan yang memiliki otoritas yang kuat menggabungkan penggunaan anggaran, pengelolaan pendataan kemiskinan real, dan SDM full disini.

“Ketiga, perlunya pelibatan semua akses pendanaan secara kolaboratif baik lokal maupun global. Ini semua perlu cita-cita mulia yang tulis dan political will,” pungkasnya. [wartaekonomi]