Jokowi ‘Kalah’ di MA, Amien Rais : Siapa yang Bisiki MA, Kok Ngomongnya Bener?

blank

Amien Rais menyinggung ditolaknya permohonan kasasi pemerintah Jokowi atas kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Amien merespons putusan MA yang menyatakan pemerintah Jokowi dinilai melawan hukum terkait penanganan kebakaran hutan.

“Kemudian Mahkamah Agung yang biasanya loyo mengatakan Jokowi dan teman-teman telah melanggar UU. Siapa yang membisiki MA kok ngomongnya bener?” kata Amien Rais dalam sambutan Muhasabah dan Munajat untuk Negeri di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (20/7/2019).

Amien juga mengaku mendengar soal pembentukan tim untuk upaya pemerintah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas ditolaknya permohonan kasasi oleh MA. Amien bertanya soal tindaklanjut bila upaya PK gagal.

“Kemudian tadi malam Pak Jokowi akan membentuk tim menteri pertanian, menteri LKH dan segala macam untuk PK. Kalau PK dikalahkan lagi itu harus apa?” katanya.

MA sebelumnya menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dkk berkaitan dengan kasus kebakaran hutan di Kalimantan. MA menilai alasan-alasan permohon kasasi Presiden Jokowi tidak dapat dibenarkan.

“Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan,” kata Jubir MA Andi Samsan Ngaro di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Sebab, Andi mengatakan putusan baik di Pengadilan Negeri (PN) maupun di Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya tidak salah dalam menerapkan hukum. Sehingga, MA berpendapat putusan tersebut sudah tepat.

Andi menjelaskan salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan kasasi yakni membenarkan dalil berkaitan dengan penanggulangan bencana dalam suatu negara merupakan tanggung jawab permerintah. Dalam gugatannya, menurut penggugat, pemerintah belum melakukan hal itu sehingga bencana kebakaran hutan masih berlangsung.

“Dalam pertimbangan hukumnya, sebab penanggulangan bencana dalam suatu negara termasuk juga di negara Republik Indonesia ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara sampai saat ini menurut penggugat bahwa penanggulangan bencana kebakaran hutan itu masih berlangsung dalam putusan judex facti yang dibenarkan oleh majelis hakim kasasi,” sebutnya.

Andi menjelaskan memang seharusnya pemerintah berkewajiban untuk menghentikan bencana kebakaran hutan.

.

Sumber : Detikcom

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *