Kata Pendukung, Jokowi Lebih Pilih Tengok Bebek Simbol Perhatian pada Rakyat Kecil

blank

Kritik cendekiawan muslim Ulil Abshar Abdalla terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo — yang puncaknya menyetujui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja — ditanggapi Rustam Ibrahim yang dikenal sebagai pendukung Jokowi

Salah satu kritik Ulil menyoroti keputusan Jokowi memilih meninggalkan ibu kota untuk kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah daripada menemui buruh dan mahasiswa yang demonstrasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020). “Yang ironis, Presiden pergi ke Kalteng untuk, antara lain, melakukan hal yang begitu remeh: menengok bebek,” kata Ulil. Ulil menilai komunikasi politik Jokowi buruk.

Tetapi menurut Rustam, kunjungan Jokowi ke Kalimantan Tengah, antara lain untuk melihat peternakan bebek, bisa jadi merupakan cara untuk menunjukkan bahwa Kepala Negara lebih memprioritaskan pada masyarakat kecil.

“Menengok bebek mungkin simbolisasi untuk menunjukkan perhatian Presiden kepada rakyat kecil. Yang mungkin dipandangnya lebih penting dari penolakan UU Cipta Kerja yang sarat politisasi,” kata Rustam.

Ulil mencatat beberapa hal yang dinilainya menjadi blunder yang dilakukan Jokowi. Dia khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah makin berkurang jika Jokowi tak benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat yang dipimpin. “Pak Jokowi, plis bersikaplah lebih rendah hati. Dengarkan suara orang-orang yang memprotes kebijakan Anda. Tak ada gunanya mengejar ambisi untuk menyelesaikan proyek-proyek besar yang ambisius, tapi mengabaikan suara publik. Nuwun sewu, Pak Presiden.”

Sebaliknya, menurut penilaian Rustam, Jokowi justru mendengarkan masukan dari masyarakat yang memprotes UU Cipta Kerja. Menurut Rustam UU Cipta Kerja merupakan salah satu program yang disampaikan Jokowi ketika dulu dilantik menjadi Presiden.

“Saya pikir Jokowi mendengar suara orang-orang yang memprotesnya. Tapi tidak berarti harus membatalkan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja adalah program legislasi utama Presiden yang diucapkannya waktu pelantikan dan disusun lebih 1.000 halaman dan sukses disetujui DPR. Mengatakan suara publik tentu perlu diukur,” kata Rustam.

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *