Lunasi Janji-Janji Kampanye, Anies Baswedan Tegas Coret Reklamasi dari RPJMD

blank

Proyek ‘reklamasi’ Jakarta dipastikan telah dicoret dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berkenaan dengan janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Anies menjelaskan, pada awalnya ada 17 pulau yang sudah tercantum dalam Perda RPJMD dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berarti pemerintah diwajibkan melaksanakan pembangunan ‘reklamasi’.

“Kebijakan kami adalah menghentikan dan memanfaatkan yang sudah terlanjur terjadi, yaitu ada empat pulau,” kata Anies dilansir RMOLJakarta, Rabu (19/6).

Kini, lanjut Anies, 13 pulau ‘reklamasi’ sudah tidak lagi tercantum di Perda RPJMD DKI Jakarta. Penghapusan 13 pulau itu juga akan ditetapkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

“Hilangnya ‘reklamasi’ dari Perda RTRW, RZWP3K, dan RPJMD adalah bentuk penghentian ‘reklamasi’ sebagai program pemerintah DKI Jakarta. Itu semua adalah cara legal untuk memastikan bahwa gubernur di masa yang akan datang tidak bisa semena-mena melakukan ‘reklamasi’,” ujar Anies.

Anies mengatakan, masalah ‘reklamasi’ dan penerbitan IMB di Pulau D atau Pulau Maju dikarenakan diterbitkan Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK).

Pergub tersebut pun menjadi dasar penerbitan IMB yang dilakukan Pemprov DKI saat ini.

“Saya perlu tegaskan bahwa pergub adalah keputusan institusi gubernur dan saya harus menjaga kredibilitas institusi ini. Suka atau tidak atas peraturan itu, kenyataannya ia telah diundangkan dan bersifat mengikat,” demikian Anies. [rmol]

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *