Rocky Gerung Juga Bilang : Rezim Jokowi Nggak Sampai 2024..

blank

Pengamat Politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan Syahganda Nainggolan yang memprediksi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang hanya bertahan 6 bulan.

Justru, Rocky juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan sampai tahun 2024. “Saya juga bikin analiss kalau pemerintahan presiden enggak akan sampai 2024. Semeseter ini tanda keretakan akan muncul,” ujarnya dalam chanel YouTube resminya, seperti dikutip Rabu (11/3/2020).

Lanjutnya, ia mengatakan adanya tanda keretakan yang muncul dan diperparah dengan peristiwa-peristiwa tak terduga.

“Turunnya kreativitas ekonomi karena virus, berhentinya global supply chain sedunia karena pusat produksi China terkait Eropa yang tak bisas terpenuhi.” katanya.

“Seluruh keadaan bangsa ini masih melanjutkan konflik pascapemilu diperparah oleh variebel yang baru ini yaitu probrel pendemi,” ujar Rocky.

Sambungnya, ia menambahkan keretakan pemerintah akan didukung oleh berbagai faktor. “Karena tuntutan bayar utang, keakraban negara compang-camping, keterampilan rezim menampilkan diskursus bermutu enggak ada cuma ada slogan salam pancasila berantas radikalisme,” katanya lagi.

Lebih lanjut, prediksi jatuhnya pemerintah menurutnya didukung juga oleh fenomena pembusukan politik. “Indonesia mengalami pembusukan politik, orang marah kalau saya bilang begini. Bukan saya yang menginginkan tapi rezim sendiri sedang melakukan angkah-langkah ke arah pembusukan itu,” tukasnya.

Menurutnya, ungkapan Syahganda tentang jatuhnya pemerintah dalam waktu 6 bulan menjadi hal yang masuk akal.

“Ya masuk akal aja, karena variabel sosial misalnya keakraban bernegara ada keteganang etnis, agama enggak tau bagaimana. Ada virus bukanya ada kebersamaan malah ada segregasi kan,” ujarnya.

Tambahnya, “Pemerintah mengambil alih potensi oposisi memasukkan suara oposisi ke dalam kabniet. Karena enggak ada oposisi sinyal pembusukan (politik) itu tidak bisa dilihat pemerintah,” katanya.

Dengan keadaan ini, Rocky menyatakan bahwa pemerintah bisa jatuh dengan kebijakannya sendiri. “Pemerintah bisa berhenti di tengah jalan, macet atau lockdown oleh kebijakannya sendiri nanti,” tukasnya. [wartaekonomi]

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *