Selamatkan APBN dan Bayar Utang, Salamuddin : Sita Rp11 Trilun yang Disimpan di Luar Negeri

Posted on

Beban APBN makin lama makin besar. Utang jatuh Tempo mencapai lebih dari Rp400 triliun(versi Kemenkeu Rp 238 triliun), subdisi BBM, LPG, listrik, mencapai Rp130 triliun.

Belum lagi subsidi untuk kesehatan dan subsidi-subsidi lainnya. Akibatnya APBN ‘ngos-ngosan’, tak punya kemampuan dalam membiayai pembangunan. Bahkan untuk menutup kewajiban utang dalam tahun tahun mendatang sepertinya tidak akan sanggup.

“Kalau dilihat secara komprehensif sebetulnya uang Indonesia sangat luar biasa besarnya. Uang itu tidak ada di atas meja, namun di belakang meja, tersimpan ditempat tempat gelap, beredar secara ilegal (Back office) membiayai ekonomi, keuangan dan perdagangan. Uang itu tidak tersentuh oleh regulasi pajak, UU keuangan, dan bahkan tidak tersentuh oleh hukum hukum dan lembaga lembaga penegak hukum,” kata peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada Harian Terbit, Senin (23/3/2020).

Berapa besar uang tersebut? Menurut Direktur AEPI ini, Swiss bank mengumumkan, uang orang Indonesia yang tersimpan di Swiss tersebut mencapai Rp7.000 triliun. Diperkirakan uang yang tersimpan di Singapura mencapai Rp4.000 triliun.

Sementara Presiden Jokowi mengaku bahwa beliau memegang nama nama orang Indonesia yang menyimpan uangnya secara ilegal di luar negeri dalam rangka menghindari pajak dan berputar sebagai uang hasil kejahatan keuangan. Sri Mulyani, Bambang Brojonegoro, konon katanya juga mengatasi keberadaan rekening orang Indonesia di Luar negeri tersebut.

Melihat hal ini, kata Salamudin, Presiden Jokowi hanya butuh satu langkah saja, yakni menyita uang tersebut dan dikembalikan ke Indonesia, dikelola negara sebagai sumber dana pembangunan, bukan hanya pembangunan Indonesia, namun juga ASEAN, Asia dan bahkan dunia.

“Dengan kekuatan dana yang mencapai Rp11 ribu triliun maka Indonesia dapat membuat bank investasi baru, bank infrastruktur baru, bank internasional sebagai modal pembangunan dunia yang didasarkan pada prinsip prinsip kerjasama yang saling menguntungkan,” paparnya. []