Setelah Banyak Dikritik, Kini Koruptor Tidak Masuk Daftar Yang Dibebaskan

Posted on

Setelah mendapat kritik dan sorotan masyarakat, pemerintah akhirnya memastikan tidak akan membebaskan para napi korupsi karena pandemi COVID-19.

“Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi ‘koruptor’ tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita, jadi mengenai PP No 99 tahun 2012 perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (6/4/20202). “Pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum,” tegas Presiden.

Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, juga sudah menyatakan bahwa pemerintah tidak ada wacana merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terutama yang mengatur pembebasan napi korupsi.

“Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 Tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada napi ,” kata Mahfud dalam keterangan resminya pada Sabtu, 4 April 2020.

Bahkan, Mahfud Md. menuturkan, tak ada rencana memberi remisi atau membebaskan napi, baik napi kasus korupsi, ‘teroris’, dan ‘narkoba’. Sebelumnya ramai dibicarakan mengenai kemungkinan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam pasal 34 disebutkan bahwa napi korupsi yang berhak mendapat remisi adalah mereka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

“Mengenai pembebasan bersyarat napi ini juga dihubungkan dengan COVID-19, seperti di negara-negara lain saya melihat Iran membebaskan 95 ribu napi, di Brazil 34 ribu napi, di negara-negara lain juga melakukan yang sama,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi mengakui bahwa kondisi lapas di Indonesia sangat padat sehingga berpotensi untuk menyebarkan COVID-19 lebih luas lagi. “Lapas kita yang over kapasitas sehingga sangat berisiko mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita,” tambah Presiden.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sudah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narap idana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 pada 30 Maret 2020 bagi 30 ribu napi dan anak yang juga dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp260 miliar.

Namun Indonesia Corruption Watch (ICW) memprotes terkait kemungkinan pembebasan napi kasus v yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dapat dibebaskan melalui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012.

Menurut data ICW, jumlah napi korupsi juga tidak sebanding dengan napi kejahatan lainnya. Data Kemenkumham pada 2018 menyebutkan bahwa jumlah napi seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah napi korupsi. Artinya napi korupsi hanya 1,8 persen dari total napi yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Yasonna sendiri sudah membantah hal tersebut dengan menyatakan napi pidana khusus juga dipertimbangkan dikeluarkan dari lapas/rutan, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012.

Napi kasus ‘narkotika’ masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani dua per tiga masa pidananya sekitar 15.482. Napi tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, yang telah menjalani pidana dua per tiga masa pidana sebanyak 300 orang.

Untuk napi kasus ‘narkotika’ hanya yang masa tahanan 5-10 tahun sehingga bandar ‘narkoba’ yang umumnya dihukum di atas 10 tahun tidak termasuk yang menerima pembebasan.

Sedangkan napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan berdasar pertimbangan imun tubuh lemah. [TeropongSenayan]