Soal Rekrut Rektor Asing, Fahri Hamzah : Jangan-jangan Nanti Cari Presiden Asing

blank

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, tidak setuju dengan rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) merekrut rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Dia khawatir, ke depannya presiden pun bisa direkrut dari luar.

“Kalau begitu caranya nanti naikin aja ke atas, jangan-jangan kita nggak sanggup jadi presiden juga, nyari orang asing jadi presiden. Nanti kepala desa, nyari orang asing. Nanti wali kota, nyari orang asing,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/7).

Dia mempertanyakan apakah Menristekdikti, M Nasir, tidak memiliki konsep dalam memodernisasi dan membangun kampus kelas dunia, sehingga harus merekrut rektor asing. Menurut dia, orang yang ditunjuk sebagai menteri karena memiliki konsep yang visioner, dan dianggap mampu bekerja menyelesaikan persoalan di Indonesia.

Dia mengatakan, Indonesia mempunyai tokoh yang bisa diandalkan menjadi rektor kelas dunia. Dengan demikian, pemerintah tak perlu mengeluarkan kebijakan yang justru menyingkirkan peran anak bangsa.

Maka itu, dia meminta pemerintah tidak selalu mengandalkan orang asing untuk menangani masalah bangsa, Indonesia bisa mandiri. Dia mencontohkan kasus BUMN yang gagal naik ke kelas dunia, sehingga cari COE asing.

“Gagal membuat kampus menjadi kelas dunia, cari rektor asing. Lah sampeyan jadi menteri apa kerjaannya? Kan kita nanyanya ke dia, bukan kita, lagi-lagi nyerah, tunjuk orang asing,” katanya.

Dia mengatakan, M Nasir dibaiat menjadi menteri karena dianggap mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dia mengusulkan, salah satunya menteri bisa mengundang para rektor di Indonesia untuk diberi pemahaman soal kampus kelas dunia, bukan malah merekrut orang asing.

“‘Bukan kemudian ‘udah ya, kalian nggak sanggup, ini kita cari orang lain aja’. Itu sama dengan bohong. Lah, terus kita bikin kabinet ini untuk apa?” imbuhnya.

Dia mengatakan, pemerintah harus punya konsep dan tidak dengan mudah berlepas tangan menyikapi persoalan tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab regulatif sebagai pembuat UU dan pengelola sektoral.

“Menteri Ristekdikti mengelola sektoral. Kenapa dia nggak pakai kekuatan politiknya untuk mengelola sektor itu sehingga sektor itu menjadi maju? Bukan dia mau lepas tangan kepada orang lain,” ucap Fahri

.

Sumber : Indonesia Inside

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *